Pemerintah Daendels
Herman William Daendels sebagai Gubernur jenderal di Indonesia atas nama Prancis, mempunyai tugas utama, yakni mempertahankan Indonesia agar tidak dikuasai oleh Inggris. Pada masa itu Eropa, Inggris merupakan Negara tandingan Prancis dalam memperluas wilayah jajahan. Daendels mengeluarkan kebijaksanaan yang berlaku bagi rakyat Indonesia yaitu sebagai berikut.
- Membuat angkatan perang, mendirikan tangsi dan benteng, pabrik mesiu, rumah sakit tentara, dan kapal perang kecil sebanayk 40 buah.
- Membuat jalan antara Anyer sampai Panarukan.
- Membuat Preanger Stelsel, yaitu satu sistem yang mengharuskan rakyat khususnya di daerah Priangan untuk menanam kopi.
- Dikeluarkan aturan pajak yang tinggi.
Pemerintah Inggris Di Indonesia (1811-1816)
Ketika Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Belanda, seorang Sarjana Inggris bernama Thomas Stamford Raffles telah banyak berhubungan dengan raja-raja di Jawa melalui surat. Dalam surat-suratnya, Raffles menganjurkan agar Indonesia bekerja sama dengan Inggris untuk melawan pemerintah Belanda. Raffles mempelajari bahasa Melayu dengan bantuan R. Saleh atau R. Aria Natadiningrat dan Pangeran Natakusuma II dari Sumenep. Kelak Raffles dan Natakusuma II bekerja sama menghasilkan buku berjudul The History of Java.
Sejak Belanda menyerah kepada Inggris pada 1811, gubernur jenderal Inggris di India, yaitu Lord Minto mengangkat Sir Thomas Stamford Raffles menjadi letnan gubernur di Jawa. Raffles menjalankan pemerintahannya berdasarkan teori liberalism, dengan rencana sebagai berikut.
- Kerja paksa dihapus, kecuali daerah Priangan dan Jawa Tengah.
- Monopoli dihapuskan.
- Contingenten (penyerahan hasil bumi dari daerah jajahan) diganti dengan landrente stelsel (sistem pajak), sedangkan penyerahan wajib dihapuskan.
- Melarang politik perbudakan.
Dalam bidang pemerintahan, Raffles menerapkan sistem baru, yaitu
- Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan.
- Kekuasaan para bupati dikurangi.
- Sistem juri ditetapkan dalam pengadilan.
Adapun sistem landrente stelsel yang diterapkan Raffles adalah sebagai berikut.
- Petani membayar sewa tanah sesuai keadaan tanah.
- Pajak bumi dibayar dengan uang atau beras.
- Orang-orang yang bukan petani dikenakan uang kepala, yaitu pembayaran pajak.
Pemerintah Hindia Belanda
Peperangan yang berlangsung di Indonesia, seperti perang Paderi dan perang Diponegoro telah menggerogoti keuangan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengirim seorang ahli keuangan bernama Johannes Van den Bosch ke Hindia Belanda. Setelah mengadakan penelitian di Hindia Belanda, ia menerapkan rencana sistem tanam paksa atau cultuur stelsel. Adapun peraturan tanam paksa tersebut adalah sebagai berikut.
- Setiap desa diharuskan menanam 1/5 dari tanahnya dengan tanaman seperti kopi, gula, tembakau, dan nila.
- Hasil tanaman itu harus dijual pada pemerintah Kolonial dengan harga yang telah ditentukan.
- Tanah garapan untuk tanaman ekspor dibebaskan dari pajak bumi.
- Kegagalan panen akan menjadi tanggung jawab pemerintah.
- Mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari pertahun di perkebunan milik pemerintah.
Aksi tanam paksa, timbullah reaksi rakyat Indonesia menentang pelaksanaan sistem tanam paksa. Pada tahun 1833, terjadilah huru-hara diperkebunan tebu di daerah Pasuruan. Pada tahun 1848 terjadi pembakaran kebun tembakau seluas tujuh hektar di Jawa Tengah. Reaksi lain terhadap pelaksanaan sistem tanam paksa juga muncul di negeri Belanda. Reaksi itu datang dari golongan humanis, yaitu orang-orang yang menjunjung tinggi asas-asas etika dan perikemanusiaan, seperti Douwes Dekker (Multatuli) dalam bukunya Max Havelaar, secara terang-terangan mengecam penyimpangan tanam paksa dan penindasan terhadap rakyat yang dilakukan oleh pegawai Belanda dan penguasa setempat.
Sumber : Merpati – Semester 2
loading...
